JAKARTA - Indonesia mulai mengintegrasikan kekuatan hilirisasi nikel domestik dengan cadangan bijih nikel dari Filipina guna mengakselerasi pengembangan industri baterai serta transisi energi di dalam negeri.
Di tengah peluang ini, pemerintah diharapkan memastikan agar proses hilirisasi tidak berhenti pada produk antara serta menghindari ketergantungan pada pasokan eksternal.
Kedua negara tersebut telah resmi menjalin kolaborasi di sektor nikel pada rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pekan lalu.
Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Philippine Nickel Industry Association (PNIA).
MoU tersebut mencakup pertukaran informasi untuk stabilisasi perdagangan nikel dunia, pengembangan bersama teknologi hilirisasi serta pemanfaatan produk sampingan, hingga pengembangan sumber daya manusia guna menyokong ekosistem industri yang berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kerja sama ini menjadi dasar bagi terbentuknya Indonesia-Philippines Nickel Corridor, sebuah platform yang mengoneksikan smelter Indonesia dengan pasokan nikel hulu Filipina.
"Ini akan menjadi poros cadangan dan produksi nikel yang tak terpisahkan bagi dunia,” ujar Airlangga, dikutip Senin (11/5/2026).
Ketua Umum APNI Nanan Soekarna menambahkan bahwa Indonesia dan Filipina memiliki peran strategis dalam mendukung rantai pasok global untuk stainless steel, kendaraan listrik, serta transisi energi bersih.
Ia menilai kedua negara kini memiliki kesempatan besar menjadi penentu arah pasar nikel internasional.
"Kolaborasi ini adalah langkah strategis untuk menciptakan stabilitas supply chain, memperkuat hilirisasi, dan membangun standar ESG regional yang kredibel dan kompetitif,” ujar Nanan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia turut menyatakan bahwa kerja sama business to business (B2B) sangat krusial bagi industrialisasi nikel.
Ia menyebut total akumulasi cadangan nikel Indonesia dan Filipina mencakup lebih dari 60 persen cadangan dunia.
"Kalau diakumulasikan, total cadangan [nikel] kita dan Filipina itu lebih dari 60% dari keseluruhan di dunia sehingga secara bisnis juga terbuka saja asalkan nilai ekonomisnya dipertimbangkan secara matang," kata Bahlil.
Sementara itu, Ketua Komite Tetap Kajian Hilirisasi dan Investasi Kadin Indonesia, Chandra Wahjudi, menilai kolaborasi ini akan memperkuat daya tarik investasi karena adanya stabilitas pasokan jangka panjang.
Berdasarkan data USGS 2026, Indonesia menguasai 44,5 persen cadangan nikel dunia, sedangkan Filipina memiliki sekitar 3,4 persen.
Direktur Eksekutif SUSTAIN Tata Mustasya menambahkan bahwa diversifikasi pasokan sangat penting agar industri hilir, termasuk baterai kendaraan listrik, tidak hanya bertumpu pada satu sumber.
“Memang tidak boleh tergantung kepada satu sumber bahan baku, termasuk domestik, tetapi harus dari beberapa sumber seperti Filipina,” ujarnya.
Tata juga menekankan bahwa dengan tambahan pasokan ini, Indonesia dapat memacu produksi battery energy storage system (BESS) dan panel surya.
"Demand-nya harus dibuat di dalam negeri, selain ekspor, dengan memberikan insentif bagi PLTS dan panel surya atap," ujar Tata.
Namun, ekonom senior CORE Indonesia Muhammad Ishak Razak mengingatkan bahwa kerja sama saat ini masih bersifat pragmatis untuk memenuhi kebutuhan smelter domestik.
Ia juga menyoroti risiko jika terjadi perubahan kebijakan di Filipina serta pergeseran tren global ke teknologi baterai LFP yang tidak menggunakan nikel.
Ishak pun mendorong penguatan peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
"Keterlibatan Danantara perlu diikuti oleh kewajiban alih teknologi dari investor asing kepada Indonesia agar hilirisasi tidak berhenti pada pembangunan fasilitas produksi semata," tutupnya.