Kebijakan Cofiring Biomassa Dinilai Hanya Perpanjang Umur PLTU
JAKARTA – Pemerintah konsisten memacu pemanfaatan biomassa atau pelet kayu sebagai material bakar pendamping batubara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Strategi cofiring biomassa ini dikampanyekan sebagai bagian dari agenda transisi energi serta langkah mereduksi emisi karbon di sektor kelistrikan.
Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashov Birry, berpendapat bahwa kebijakan tersebut justru membawa masalah baru dan berisiko menjadi solusi semu bagi krisis iklim.
Ashov menyatakan, pemakaian biomassa sebagai pendamping batubara tidak menjawab akar masalah transisi energi yang sebenarnya.
Baginya, langkah tersebut sekadar memperlama masa operasional PLTU batubara dengan atribut energi hijau.
“Pemerintah sangat gencar mempromosikan biomassa atau pelet kayu sebagai solusi pendamping batubara. Tapi ini hanya solusi palsu karena tetap mempertahankan ketergantungan pada PLTU batubara,” ujarnya dalam Dialog Publik bertema Transisi Energi, Keadilan Ekologis, dan Masa Depan Hutan Indonesia di kantor LP3ES, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/5/2026).
Ia menandaskan bahwa biomassa tidak serta-merta menjadi energi yang ramah lingkungan hanya karena bersumber dari bahan organik.
Secara praktik, ia menyebut keperluan biomassa dalam skala besar berisiko memicu perluasan lahan industri kayu energi dan memperberat tekanan pada kawasan hutan.
“Kalau kebutuhan biomassa terus meningkat, maka akan ada kebutuhan lahan yang besar untuk memasok bahan bakunya. Ini berisiko memicu deforestasi, konflik lahan, hingga mengancam kehidupan masyarakat adat dan lingkungan sekitar,” katanya.
Ashov menganggap kebijakan cofiring biomassa juga berpeluang memindahkan fokus pemerintah dari akselerasi energi terbarukan yang lebih berkelanjutan, semisal tenaga panas bumi, angin, dan surya.
Di sisi lain, pemanfaatan biomassa di PLTU dipandang tetap memproduksi emisi karbon sehingga efektivitasnya dalam memangkas polusi patut diragukan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah mestinya mulai bersungguh-sungguh mempercepat penghentian PLTU batubara secara bertahap, bukan malah mencari celah untuk mempertahankan operasionalnya melalui kombinasi biomassa.
“Transisi energi semestinya diarahkan untuk meninggalkan energi fosil secara bertahap, bukan memberikan napas baru bagi industri batubara lewat cofiring biomassa,” ujarnya.
Ashov memberikan penekanan bahwa narasi biomassa sebagai energi bersih perlu ditelaah secara kritis agar masyarakat tidak menelan mentah-mentah klaim transisi energi yang belum sepenuhnya berpihak pada keselamatan publik dan keberlanjutan lingkungan.