JAKARTA – Pemerintah berencana menyalurkan kembali bantuan insentif bagi kendaraan bertenaga listrik.
Namun, pemberian insentif tersebut ke depannya akan dikelompokkan sesuai dengan jenis teknologi baterai yang digunakan, di mana baterai berbasis nikel bakal memperoleh nilai insentif yang lebih tinggi.
Menteri Keuangan Purbaya menekankan bahwa rancangan skema ini ditujukan khusus bagi kendaraan listrik murni (BEV) dan tidak menyasar kendaraan hibrida.
Salah satu bentuk dukungan utama adalah melalui kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung oleh pemerintah.
Saat ini, pihak pemerintah sedang melakukan kajian mendalam untuk menentukan skema yang paling efisien guna diimplementasikan.
Purbaya memaparkan lebih lanjut bahwa proses pemberian subsidi akan dibedakan menurut teknologi baterainya. "Itu untuk yang utamanya EV. Bukan hybrid.
Jadi yang baterainya berdasarkan nikel dan non-nikel akan berbeda skemanya. Tapi yang itu nanti (dijelaskan) Menteri Perindustrian," tambahnya.
Penetapan subsidi yang lebih tinggi bagi kendaraan listrik dengan nikel merupakan bagian dari strategi besar program hilirisasi industri di tanah air.
Indonesia berambisi mengoptimalkan cadangan nikel yang melimpah agar memberikan nilai tambah yang besar bagi ekonomi domestik. "Kenapa saya pakai nikel yang besar subsidinya, karena supaya baterai kami kepakai," jelas Purbaya.
BYD, sebagai produsen mobil listrik di Indonesia yang menggunakan teknologi baterai LFP, turut menanggapi rencana kebijakan tersebut.
Head of PR & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, menyatakan bahwa apa pun jenis baterainya, pada dasarnya memiliki visi yang serupa.
"Saya belum bisa memberi tanggapan karena belum ada informasi resmi terkait hal tersebut. Tapi saya percaya tentunya intensi dari pemerintah untuk kami bisa sesegera mungkin mendukung transisi energi mengurangi subsidi bahan bakar. Apalagi dengan uncertainty dan situasi geopolitik sekarang menjadi semakin kompleks untuk tetap bergantung pada ekosistem. Dan kami memang berharap salah satunya melalui teknologi baru, apa pun dari teknologi baterainya walaupun nikel, walaupun LFP itu dua-duanya sama-sama mendukung niat baik pemerintah tersebut. Dan selanjutnya akan diserahkan kepada pemerintah untuk menentukan," kata Luther, Selasa (12/5/2026).
Luther menilai bahwa BYD telah menyiapkan strategi jangka panjang, sementara regulasi insentif merupakan bagian dari dinamika pasar.
Pihaknya berharap kebijakan ini menjadi pendorong angka penjualan guna mendukung target transisi energi nasional.
"Dan kami juga berharap memang ini adalah booster dari pencapaian penjualan. Tapi tujuan utamanya adalah memang bagaimana produk-produk BYD ini mampu mendukung keseluruhan keinginan dari transisi energi tersebut," sebut Luther.