Pengamat: Pengembangan Energi Terbarukan Indonesia Belum Serius
JAKARTA - Firdaus Cahyadi Program Officer Natural Resources and Climate Justice Yayasan Tifa menilai pengembangan energi terbarukan di Indonesia masih sebatas wacana atau belum serius. Malahan, menurut pandangannya penggunaan dan pengembangan energi terbarukan masih dihambat di Indonesia.
Ia mencontohkan salah satunya pemanfaatan panel surya pada sektor rumah tangga yang masih dibatasi, dengan dalih demi penyerapan PLN yang mengalami kelebihan pasokan (oversupply).
“Solar panel misalnya, sebenarnya itu yang paling paling mudah, dan tapi ternyata dibatasi penggunaannya untuk sektor rumah tangga. Kalau permasalahannya oversupply seharusnya atau beberapa PLTU Batubara yang dipensiunkan secara dini,” ungkap Firdaus kepada suarasurabaya.net, Minggu (17/5/2026). Ia menekankan, pemanfaatan dan pengembangan energi terbarukan membutuhkan sokongan penuh dari pemerintah, bukan justru dibatasi. Terlebih di tengah krisis energi global, penguatan energi terbarukan baik pada sektor kelistrikan maupun bahan bakar dianggapnya amat krusial. “Di rumah tangga itu bisa langsung menggunakan panel surya, asal diberi insentif oleh PLN misalnya. Dan juga misalnya untuk mengisi bahan bakar mobil listrik misalnya, tidak lagi menggunakan batu bara tapi menggunakan selaput panel, bisa mengurangi ketergantungan ke dari BBM juga,” ujarnya.
Di samping itu Firdaus turut menyoroti kebijakan pemerintah yang menggelontorkan insentif bagi sektor mobil listrik, salah satunya demi menekan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) yang harganya melonjak di tengah Perang Timur Tengah. Ia justru menganggap kebijakan ini keliru, lantaran arah insentif yang dikucurkan pemerintah berfokus pada kendaraan pribadi. Bukan mengalihkan pada transportasi umum yang memanfaatkan energi terbarukan.
“Dari sisi transportasi pemerintah harus mengubah paradigma yang selama ini bertumbuh pada kendaraan pribadi, diubah atau digeser paradigmanya ke transportasi massal. Begitu juga infrastruktur-infrastruktur yang harus dibangun mengarah ke transportasi massal,” ucap pengamat Yayasan Tifa itu.
Dari segi energi, pemerintah dianjurkan membereskan masalah kelebihan pasokan PLN dan mematikan PLTU. Lewat cara itu, pemanfaatan energi terbarukan dapat dipacu, dan Indonesia tidak terperosok dalam krisis energi global.
“Dari energi ini kan sebenarnya krusial dan juga banyak banyak uangnya di situ. Maka konflik-konflik kepentingan terkait dengan kebijakan energi itu harus diminimalisir. Kami melihatnya di Indonesia saat ini konflik kepentingan masih kentara banget,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah menganggap insentif kendaraan listrik menjadi strategi penting demi menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah ancaman krisis energi global dampak konflik geopolitik yang masih bergulir.
Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan (Menkeu) melihat potensi perang masih lama dan dibutuhkan langkah menekan konsumsi energi.
“Kelihatannya itu perangnya masih panjang. Artinya konsumsi BBM kami juga akan masih tinggi dan dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kalau saya bisa pindahkan ke listrik, itu akan mengurangi impor kami dengan signifikan,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (12/5/2026) pekan lalu.
Menkeu menambahkan, estimasi konsumsi BBM subsidi yang tinggi di tengah meroketnya harga minyak wajib diantisipasi. Di mana kebijakan menggeser subsidi menjadi insentif kendaraan listrik dinilai sebagai langkah yang pas.
“Kami lihat harga minyak dunia kan tidak akan turun. Setelah saya ke Amerika, saya pelajari cara Amerika melakukan diskusi dan mendesain ketentuan (negosiasi) yang diberikan untuk Iran, itu sepertinya desainnya untuk (negara) yang kalah perang,” jelas Purbaya.(lea/bil/ham)
