MPR Evaluasi Juri LCC 4 Pilar Usai Kontroversi di Kalimantan Barat
MPR Gandeng Pakar HTN Jadi Juri LCC. (Sumber Foto: detik.com)
JAKARTA - Ketua Badan Sosialisasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Abraham Liyanto, menyampaikan bahwa pihaknya akan mengadakan evaluasi terhadap jajaran dewan juri Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar pasca-meruyaknya polemik dalam penyelenggaraan kompetisi tersebut di tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).
Untuk pelaksanaan kompetisi di masa yang akan datang, kata ia, pihak MPR RI bakal merangkul para pakar hukum tata negara guna menempati posisi dewan juri.
"Yang pertama, dewan juri, kita akan melibatkan pakar hukum tata negara di setiap provinsi," kata Abraham dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Baca Juga
Ia melanjutkan, penyelenggaraan agenda LCC Empat Pilar ke depan juga akan menyertakan seluruh anggota MPR RI. Abraham menjelaskan, bilamana perhelatan LCC Empat Pilar digelar di suatu wilayah provinsi, maka segenap anggota MPR yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) wilayah tersebut diwajibkan hadir guna memberikan dukungan.
Akan tetapi, ia menekankan dengan tegas bahwa para anggota MPR tersebut dilarang keras untuk menempatkan diri sebagai dewan juri.
"Jurinya adalah pakar hukum tata negara di situ atau dosen perguruan tinggi," tegasnya.
Ia menaruh harapan melalui penerapan skema baru tersebut, berjalannya perhelatan LCC Empat Pilar MPR pada periode berikutnya dapat menjadi kian membumi.
Dalam kesempatan yang sama, Abraham pun mengumumkan bahwa pihak MPR secara resmi membatalkan agenda babak final ulang LCC Empat Pilar untuk Tingkat Kalbar yang sebelumnya sempat memantik kontroversi. Ia menjabarkan, keputusan pembatalan tersebut diputuskan sesudah meninjau serta mempertimbangkan respons dari dua sekolah terkait, yakni SMA Negeri 1 Pontianak serta SMA Negeri 1 Sambas.
"Mereka sama-sama mendukung untuk tidak perlu ada lomba ulang. Oleh karena itu, hari ini kita rapat tadi dengan pimpinan MPR lengkap, memutuskan bahwa kita mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh kedua sekolah ini," katanya.
Berdasarkan laporan KompasTV terdahulu, perhelatan LCC 4 Pilar MPR RI Tingkat Kalbar yang diadakan di Kota Pontianak pada Sabtu (9/5/2026) memicu polemik luas. Hal tersebut terjadi lantaran tim dewan juri kedapatan menyodorkan bobot nilai yang berbeda atas jawaban yang sebenarnya sama dari para siswa peserta.
Mengikuti perkembangan situasi tersebut, pihak Sekretariat Jenderal MPR mengambil langkah tegas berupa penonaktifan terhadap jajaran dewan juri beserta pembawa acara atau MC yang bertugas pada LCC Empat Pilar MPR RI di Kalbar kala itu.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, membenarkan bahwa pihaknya telah memanggil dua orang juri LCC Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalbar tersebut. Muzani pada mulanya juga memaklumatkan bahwa pelaksanaan babak final LCC Empat Pilar 2026 Tingkat Provinsi Kalbar bakal digelar kembali sebagai imbas dari polemik yang berkembang.
Akan tetapi, merujuk pada pernyataan paling baru yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Liyanto, pihak MPR pada akhirnya secara resmi menganulir skema rencana perlombaan ulang tersebut.
Rekomendasi
