LAHAT – Keputusan pemerintah untuk memberlakukan pajak windfall pada sektor industri batu bara dianggap sebagai langkah yang sangat tepat.
Strategi ini dipandang mampu menjadi jalan keluar bagi persoalan fiskal negara, sekaligus membuka kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan investasi dalam pengembangan energi terbarukan.
Pajak windfall sendiri adalah pungutan tambahan atas keuntungan luar biasa yang didapatkan perusahaan secara tidak terduga, yang umumnya dipicu oleh lonjakan harga komoditas global seperti meningkatnya permintaan batu bara akibat situasi perang Amerika Serikat di Iran.
Mengacu pada pandangan 350.org, pendapatan dari sektor tersebut semestinya disalurkan untuk mensubsidi akses energi terbarukan yang bersih serta terjangkau, bukannya malah memperlama ketergantungan pada energi fosil.
Estimasi tambahan pemasukan negara dari pajak windfall perusahaan batu bara ini diprediksi menembus angka Rp66,03 triliun.
Indonesia Country Director 350.org, Sisilia Nurmala Dewi, menekankan bahwa pemerintah wajib menjauhi penggunaan pajak windfall untuk menambah subsidi bahan bakar fosil.
Menurutnya, tindakan tersebut tidak produktif karena hanya akan memperkuat keterikatan pada energi kotor yang rentan terhadap ketidakpastian geopolitik.
"Penerimaan dari pajak windfall terhadap sektor batu bara dinilai harus dialokasikan terhadap pengembangan energi terbarukan yang terjangkau di Indonesia.
Pembayar pajak Indonesia menanggung beban tiga kali lipat: pertama untuk membuat bahan bakar fosil terlihat murah hari ini; kedua, melalui tagihan energi yang terus melonjak; dan ketiga, untuk menanggulangi makin parahnya kerusakan iklim akibat penggunaan bahan bakar fosil di masa depan.
Sementara itu, perusahaan batu bara meraup keuntungan luar biasa tanpa memikul tanggung jawab yang setimpal.
Sudah saatnya para pencemar membayar bagian yang adil,” kata Sisilia, Jumat, 8 Mei 2026.
Sisilia menambahkan bahwa pengalokasian pajak windfall untuk energi terbarukan yang bersih dan murah mampu menurunkan biaya hidup secara berkelanjutan.
Di kancah global, mayoritas proyek energi terbarukan saat ini lebih ekonomis dibandingkan fosil.
Riset di Indonesia pun memperlihatkan bahwa sinergi tenaga surya terdesentralisasi dengan penyimpanan baterai dapat menghemat biaya produksi listrik hingga 20%.
Dalam pandangan Sisilia, pajak windfall dapat menjadi salah satu solusi atas krisis fiskal yang sedang dialami Indonesia.
Ia berharap dana yang terhimpun digunakan guna memperkuat ketahanan energi melalui energi terbarukan.
“Dengan mengurangi paparan kami terhadap minyak dan gas impor serta gejolak harga global, kami dapat menstabilkan APBN dan membuka ruang fiskal bagi perlindungan sosial yang sangat dibutuhkan rakyat.
Beralih ke energi terbarukan adalah satu-satunya cara untuk membuat hidup lebih terjangkau bagi semua dalam jangka panjang—dan itulah arti ketahanan energi yang sesungguhnya,” ujarnya.
Berdasarkan catatan 350.org, saat ini alokasi pemerintah untuk subsidi fosil serta kompensasi kepada Pertamina dan PLN telah melewati angka Rp380 triliun.
Jumlah tersebut setara dengan sepersepuluh total belanja APBN 2026 dengan asumsi harga minyak USD 70 per barel.
“Dengan harga minyak yang kini melonjak di atas USD 100 per barel, pemerintah dipaksa menutup celah anggaran tersebut melalui utang baru atau pemotongan belanja di sektor lain yang justru lebih dibutuhkan rakyat,” tutup Sisilia.