Penyebab Rendahnya Transaksi Karbon Nasional Menurut Pakar BRIN

Ilustrasi Pasar Karbon Di Indonesia. (Sumber Foto:NET)

JAKARTA – Kondisi pasar karbon Indonesia kembali menjadi sorotan setelah BRIN memaparkan realitas mengenai masih minimnya transaksi karbon pada skala nasional. 

Walaupun Indonesia memegang predikat sebagai pemilik hutan tropis terluas di dunia, angka perdagangan karbon domestik dikabarkan masih bertengger di angka puluhan miliar rupiah.

 Kini, pemerintah tengah bekerja keras mempercepat penggabungan sistem digital karbon demi menarik minat investor dunia dan memperlebar cakupan ekonomi hijau nasional.

Baca Juga

Keputusan Juri LCC MPR RI Kalbar Viral, Alasan Artikulasi Jadi Sorotan

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi BRIN, I Wayan Susi Dharmawan, menjelaskan bahwa saat ini pasar karbon Indonesia sedang menempati fase yang sangat menentukan.

 Meski Bursa Karbon Indonesia telah resmi berjalan sejak tahun 2023, capaiannya dianggap belum mencapai potensi yang sesungguhnya.

“Angka transaksi masih kecil dibanding potensi aset alami Indonesia,” ujar I Wayan dalam webinar BRIN, Jumat, 8 Mei 2026.

Ulasan tersebut memperlihatkan ironi yang nyata di dalam pasar karbon tanah air. 

Dengan kepemilikan jutaan hektare hutan tropis, lahan gambut, mangrove, serta deposit penyerap emisi terluas di bumi, aktivitas transaksi karbon domestik justru masih bergerak lamban.

Padahal, mekanisme pasar karbon bukan hanya mengenai pertukaran angka emisi secara digital, namun juga merupakan arena kompetisi investasi hijau global yang bernilai triliunan rupiah. 

Negara yang memiliki manajemen karbon yang kuat akan menjadi magnet utama bagi korporasi internasional yang membutuhkan kredit emisi.

Indonesia menjadi titik fokus dunia karena kelimpahan sumber daya alamnya, mulai dari kawasan hutan di Kalimantan, Sumatera, Papua, hingga area mangrove pesisir yang kaya akan nilai karbon. Namun, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya bertransformasi menjadi profit ekonomi yang nyata.

I Wayan Susi Dharmawan berpendapat bahwa kendala mendasar terletak pada kualitas data nasional serta keterpaduan sistem. 

Sejumlah proyek karbon masih menggunakan data historis yang kurang kuat, sehingga upaya verifikasi baseline emisi yang presisi menjadi sukar dilaksanakan.

“Kualitas data memengaruhi kredibilitas proyek karbon,” ujar I Wayan.

Persoalan lain berkaitan dengan pembuktian additionality pada proyek karbon di tanah air. 

Penanam modal internasional membutuhkan jaminan bahwa proyek tersebut benar-benar menghasilkan pengurangan emisi tambahan, bukan sekadar klaim di atas kertas.

 Tanpa adanya bukti yang kuat, nilai kredit karbon milik Indonesia berisiko dinilai rendah di pasar global.

Risiko yang lebih besar meliputi ancaman pembalikan emisi serta kebocoran emisi dalam pelaksanaan proyek karbon.

 Peristiwa seperti kebakaran hutan, penggundulan lahan, serta alih fungsi lahan dapat meruntuhkan kepercayaan terhadap proyek dalam sekejap. 

Faktor risiko inilah yang membuat investor global lebih berhati-hati dalam memilih proyek karbon di Indonesia.

I Wayan memberikan peringatan supaya perusahaan tidak gegabah terjun ke pasar karbon tanpa adanya kesiapan yang mendalam. 

Proyek karbon memerlukan kalkulasi ekonomi, dampak lingkungan, serta aspek kelembagaan yang sangat disiplin dan detail.

“Pengurangan emisi harus sebanding dengan investasi proyek,” tegas I Wayan.

Pemerintah pun telah memulai berbagai langkah untuk memperbaiki pondasi sistem perdagangan karbon nasional secara total. 

Lima pilar strategis kini tengah dirancang untuk memperkokoh proses pendaftaran, sertifikasi, hingga penyatuan perdagangan karbon. Prioritas utama diletakkan pada peningkatan kredibilitas sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV).