Tri Mumpuni: Transisi Energi Harus Kedepankan Keadilan bagi Rakyat
JAKARTA - Pelopor pemberdayaan listrik bagi masyarakat di daerah tertinggal dan terpencil, Tri Mumpuni, menegaskan bahwa transisi energi dari bahan bakar fosil menuju Energi Baru Terbarukan (EBT) harus terus dijalankan, terutama di tengah ketidakpastian pasokan energi global akibat konflik di Timur Tengah.
Menurut Tri, pengembangan energi terbarukan tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga mempercepat akses listrik bagi masyarakat yang masih tinggal di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
“Renewable energy itu harus, transisi energi harus tetap berjalan,” ujar Tri, pelopor pemberdayaan listrik pada lebih dari 60 lokasi terpencil di Indonesia, Sabtu.
Anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini menekankan bahwa proses transisi energi harus mengedepankan prinsip keadilan dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama.
Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan ruang dan manfaat langsung dari pengembangan energi terbarukan di daerah masing-masing.
“Skema transisi energi ke EBT itu harus melibatkan masyarakat. EBT harus digarap dengan mengedepankan prinsip keadilan, masyarakat harus mendapat porsi dalam isu renewable energy ini,” katanya.
Tri mengungkapkan pengalaman panjangnya dalam membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) di berbagai daerah terpencil.
Menurut dia, keterlibatan masyarakat sejak tahap pembangunan membuat fasilitas energi tersebut dapat bertahan dan terus beroperasi hingga sekarang.
“Alat-alat yang kami bangun bersama masyarakat dari tahun 1990-an itu sampai sekarang masih berjalan, karena dijaga dan dirawat oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mendukung pengembangan program Patriot Energi yang melibatkan generasi muda untuk mendampingi masyarakat di wilayah 3T dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi energi terbarukan.
Menurut Tri, program tersebut dapat menjadi sarana untuk memperluas demokratisasi energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya lokal.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki komitmen mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.
Untuk mencapai target tersebut, Indonesia perlu mengoptimalkan seluruh sumber energi terbarukan yang tersedia, mulai dari tenaga air, surya, panas bumi, angin, biomassa, hingga biofuel.
“Indonesia harus menyiapkan sumber-sumber energi melalui EBT, baik air, angin, panas bumi, tenaga surya maupun energi nuklir. Ini semua harus dibarengi dengan komitmen melibatkan masyarakat,” kata Tri.
Selain mendorong pemanfaatan EBT, Tri menyebut BRIN saat ini tengah mengembangkan Petasol, bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari pengolahan sampah plastik menggunakan teknologi pirolisis.
Menurut dia, bahan bakar tersebut telah dimanfaatkan oleh sejumlah nelayan dan petani sebagai sumber energi untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka.
“Nelayan membeli bahan bakar ini dari bank sampah, sementara traktor-traktor petani juga memanfaatkan bahan bakar cair hasil pirolisis plastik untuk membajak sawah,” ujarnya.
Tri menegaskan bahwa akses energi merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan ekonomi di perdesaan.
Karena itu, masyarakat perlu diberi kesempatan untuk memenuhi kebutuhan energinya secara mandiri melalui pemanfaatan potensi energi terbarukan yang tersedia di lingkungan sekitar.
“Energi dan listrik adalah tulang punggung pembangunan ekonomi. Demokratisasi energi harus diterapkan agar masyarakat mendapat ruang untuk memenuhi kebutuhan energinya secara mandiri,” tandas Tri.
