Aceh Dorong Hilirisasi Gas lewat Revisi PoD Blok Andaman

JAKARTA - Pemerintah Aceh melalui Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) telah memberikan instruksi kepada jajaran terkait untuk segera menyusun skema revisi Plane of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman (Blok Andaman) guna didiskusikan bersama SKK Migas.

Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, mengenai adanya perintah langsung dari Gubernur tersebut.

“Benar, arahan Pak Gubernur memang demikian. Jadi kami segera menyiapkannya,” kata Sekda Nasir di Banda Aceh, Minggu (21/06/2026).

Nasir menambahkan bahwa agenda pembahasan skema revisi PoD Blok Andaman tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa (23/06/2026).

“Pak Gubernur memberi arahan bahwa pembahasan revisi PoD perlu melibatkan bebagai pihak, sehingga dapat menjadi representasi masyarakat Aceh,” katanya.

Menurut keterangan Nasir, proses ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Gubernur Mualem dengan Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, yang berlangsung di Jakarta pada Rabu malam, 10 Juni 2026.

“Saya ikut serta dalam pertemuan tersebut,” katanya.

“Kesepakatan waktu itu, SKK Migas memberi ruang kepada Pemerintah Aceh untuk mengajukan revisi PoD Blok Andaman. Bahkan bersedia mengakomodirnya.”

Nasir menegaskan bahwa Gubernur Mualem tidak menolak kehadiran proyek lapangan gas Tengkulo South Andaman maupun Mubadala Energy sebagai pihak investor.

“Pemerintah Aceh mendukung iklim investasi yang positif, selama ini terus mendorong adanya penanaman modal di Aceh,” katanya.

Gubernur Mualem, sebagaimana dipaparkan Nasir, meyakini bahwa penanaman modal akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

“Menjadi simpul utama dalam menekan angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran,” katanya.

“Soal itu, juga terdapat dalam Visi dan Misi Pemerintah Aceh yang adalah turunan dari Visi dan Misi Mualem (Gubernur Aceh Muzakir Manaf) dan Dek Fadh (Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah).”

Lebih lanjut, Nasir menjelaskan bahwa revisi PoD proyek lapangan gas Tengkulo South Andaman dirancang agar selaras dengan visi pembangunan Aceh ke depan.

“Yaitu hilirisasi. Hilirisasi ini sejalan dengan program nasional. Jadi program Gubernur Mualem itu linier dengan program Presiden Prabowo,” katanya.

Atas dasar itulah, Gubernur Mualem menginginkan penerapan skema penyaluran gas dan kondensat secara langsung ke darat (onshore pipelining) untuk kemudian diproses di Onshore Processing Facility (OPF) dengan mendayagunakan infrastruktur di KEK Arun, Lhokseumawe.

“Gubernur Mualem mendorong Blok Andaman berdampak pada multiplier effect ekonomi dengan bertumbuhnya sektor-sektor industri-industri serta membuka lapangan usaha lainnya,” kata Nasir.

“Fasilitas darat menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah jauh lebih besar dibandingkan fasilitas terapung yang sangat terisolasi di lepas pantai.”

Hal tersebut menjadi alasan mendasar bagi Gubernur Mualem untuk mengusulkan perubahan atas PoD yang sebelumnya telah disahkan oleh Kementerian ESDM serta SKK Migas pada Maret 2026.

Adapun dalam dokumen PoD terdahulu, pengelolaan gas dan kondensat direncanakan melalui unit Floating Production Storage and Offloading (FPSO) di lepas pantai, sebelum akhirnya disalurkan ke Onshore Receiving Facilities (ORF) di KEK Arun, Lhokseumawe, melalui jalur pipa lepas pantai.