APHI dan Fairatmos Siapkan PBPH untuk Perdagangan Karbon Nasional
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) resmi menggandeng Fairatmos (PT. Udara Untuk Semua) guna mendukung penerapan kebijakan perdagangan karbon di sektor kehutanan.
Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum APHI Bidang Hukum, Humas dan Kerjasama, Erwansyah, serta Direktur PT. Udara Untuk Semua, Natalia Rialucky, di Jakarta pada Senin, 22 Juni 2026.
Proses penandatanganan tersebut turut disaksikan oleh Sekretaris Jenderal APHI, Purwadi Soeprihanto, beserta staf teknis dari pihak APHI maupun Fairatmos.
Erwansyah menyampaikan bahwa paradigma pengelolaan hutan kini telah berubah; ke depan, perusahaan tidak lagi sekadar mengandalkan aktivitas ekstraksi dan penebangan kayu sebagai sumber ekonomi utama.
Bisnis baru dalam lingkup multiusaha kehutanan, seperti jasa lingkungan dan sektor karbon, dinilai sangat menjanjikan.
APHI memahami bahwa implementasi perdagangan karbon di sektor kehutanan tidaklah mudah.
Diperlukan usaha dan kerja keras untuk memenuhi berbagai persyaratan serta meningkatkan kapasitas, terutama bagi para anggota pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
’’Melalui kerjasama dengan Fairatmos ini diharapkan terjalin sinergi yang kuat untuk mendukung implementasi kebijakan perdagangan karbon sektor kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan”ujar Erwansyah,
Erwansyah menambahkan bahwa kehutanan merupakan satu-satunya sektor berbasis lahan yang telah memiliki dukungan regulasi pemerintah.
Meski demikian, realisasi perdagangan karbon di sektor ini masih menuntut peningkatan kapasitas, kompetensi, serta pemahaman sumber daya manusia (SDM) pada perusahaan pemegang PBPH anggota APHI.
Sejalan dengan pernyataan tersebut, Sekretaris Jenderal APHI, Purwadi Soeprihanto, menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas ditujukan untuk memperkuat kesiapan perusahaan anggota APHI agar dapat berpartisipasi secara efektif, akuntabel, dan kompetitif dalam perdagangan karbon, sekaligus mendukung target penurunan emisi nasional serta pengelolaan hutan lestari.
“Beberapa kegiatan akan didesain diselenggarakan secara bersama antara lain sosialisasi kebijakan/regulasi, informasi peluang pasar, pelatihan/training, pembelajaran metode penghitungan pengurangan emisi dan serapan karbon serta implementasinya di lapangan, dan penyampaian update perkembangan perdagangan karbon sektor kehutanan kepada perusahaan pemegang PBPH anggota APHI hingga mampu membuat dokumen rancangan aksi mitigasi pengurangan emisi” ujar Purwadi.
Sementara itu, Natalia Rialucky mengungkapkan optimisme bahwa kerja sama dengan APHI akan mengakselerasi peningkatan kapasitas perusahaan pemegang PBPH sehingga mereka dapat melaksanakan transaksi perdagangan karbon sektor kehutanan.
Salah satu kegiatan krusial adalah melakukan pendampingan kepada PBPH dalam menyiapkan proyek penurunan emisi melalui perdagangan karbon sektor berbasis lahan (FOLU), agar kelestarian hutan tetap terjaga.
“Melalui kegiatan pendampingan dalam pengembangan proyek karbon kepada perusahaan pemegang PBPH anggota APHI diharapkan dapat meningkatkan kesiapan perusahaan untuk dapat memanfaatkan skema pendanaan karbon sebagai investasi hijau dan pada akhirnya dapat meningkatkan dan menguatkan tata kelola dan praktik-praktik terbaik (best practices) dalam pengelolaan hutan yang lestari dan berdaya saing” pungkas Ria.