Presiden Prabowo Instruksikan Cak Imin Periksa Struktur Bangunan Semua Ponpes

Presiden Prabowo Instruksikan Cak Imin Periksa Struktur Bangunan Semua Ponpes

JAKARTA - Pasca insiden ambruknya bangunan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto langsung mengambil langkah tegas dengan memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kekuatan struktur bangunan di seluruh pondok pesantren resmi di Indonesia.

Perintah tersebut disampaikan Prabowo saat memanggil sejumlah menteri ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu, 5 Oktober 2025 malam. Dalam pertemuan tersebut, Presiden membahas perkembangan sejumlah program pemerintah, termasuk evaluasi terkait keamanan bangunan lembaga pendidikan keagamaan.

Menurut keterangan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Presiden menegaskan pentingnya memastikan seluruh pondok pesantren memiliki bangunan yang aman dan layak digunakan.

Baca Juga

Menkeu Purbaya Siap Pangkas Anggaran Makan Bergizi Gratis yang Tak Terserap

“Presiden memerintahkan Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, untuk memeriksa sekaligus memperbaiki pondok pesantren resmi yang perlu dicek kekuatan struktur bangunannya,” ujar Teddy Indra Wijaya.

Fokus Pemerintah: Keselamatan Santri dan Ketahanan Bangunan

Instruksi tersebut menjadi salah satu langkah cepat pemerintah dalam merespons tragedi runtuhnya musala Ponpes Al Khoziny yang menelan puluhan korban jiwa. Presiden Prabowo disebut ingin memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi, mengingat banyak pondok pesantren di Indonesia yang memiliki bangunan berusia tua atau tidak memenuhi standar konstruksi.

Selain pemeriksaan, Prabowo juga meminta agar kementerian terkait memberikan bantuan dan pendampingan teknis bagi pengelola ponpes dalam proses renovasi atau pembangunan gedung baru.

“Serta memberikan bantuan dan menekankan kepada pemilik pondok untuk memperhatikan betul proses renovasi atau pengembangan gedung bila hendak membangun pondoknya,” tambah Teddy.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan pembangunan fasilitas pendidikan berbasis keagamaan yang tersebar di berbagai daerah, terutama di wilayah pedesaan.

Tragedi Al Khoziny Jadi Peringatan Nasional

Tragedi robohnya musala di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, menjadi latar belakang utama perhatian serius pemerintah terhadap aspek keamanan bangunan pendidikan. Insiden tersebut terjadi pada Senin, 29 September 2025 dan menyebabkan puluhan santri serta pengajar tertimbun reruntuhan bangunan empat lantai.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, melaporkan bahwa hingga Minggu, 5 Oktober 2025, total 40 jenazah telah ditemukan dari timbunan puing.

“Tim SAR gabungan masih terus bekerja siang malam. Alat berat seperti pemecah beton dan eskavator terus dikerahkan untuk menyingkirkan material,” ujar Abdul Muhari dalam siaran pers.

Menurutnya, pencarian korban berlangsung intensif selama hampir sepekan, dengan jumlah temuan korban meningkat signifikan dalam beberapa hari terakhir.

“Rabu, 1 Oktober 2025 kami temukan 3 jenazah, Kamis 2, Jumat 9, Sabtu 11, dan hari ini 15. Ini menunjukkan upaya tim mulai membuahkan hasil seiring beton yang bisa disingkirkan,” tambahnya.

Kondisi tersebut menunjukkan betapa kompleksnya proses evakuasi akibat struktur bangunan yang berat dan padat. Kejadian ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi semua pihak agar memperhatikan kualitas dan keamanan bangunan publik, khususnya lembaga pendidikan keagamaan.

Evaluasi Nasional terhadap Infrastruktur Pendidikan

Instruksi Presiden Prabowo kepada Cak Imin menjadi bagian dari evaluasi nasional terhadap infrastruktur pendidikan berbasis pesantren. Pemerintah menilai perlu adanya standarisasi pembangunan agar keselamatan para santri terjamin, terutama bagi pondok-pondok yang melakukan pembangunan secara mandiri tanpa pengawasan teknis dari ahli struktur.

Langkah ini juga sejalan dengan semangat pemerintahan baru untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Pemeriksaan menyeluruh diharapkan bisa menemukan potensi keretakan atau ketidaksesuaian struktur yang berisiko menyebabkan keruntuhan di masa mendatang.

Selain itu, pemerintah berencana memberikan dukungan berupa bantuan dana, pelatihan konstruksi aman, dan sertifikasi teknis bangunan pesantren bagi pengelola yang membutuhkan. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat meminimalkan risiko bencana akibat kelalaian struktur.

Prabowo Pantau Langsung Proses Penanganan

Presiden Prabowo sebelumnya juga memantau langsung perkembangan proses evakuasi korban runtuhnya musala Ponpes Al Khoziny. Ia menyampaikan rasa duka mendalam kepada keluarga korban dan menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk memprioritaskan keselamatan dan percepatan penanganan di lapangan.

Dalam arahannya, Prabowo menekankan pentingnya evaluasi keamanan bangunan pendidikan di seluruh Indonesia, baik di bawah naungan pemerintah maupun lembaga swasta. Arahan ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk kebijakan yang diemban oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dipimpin oleh Cak Imin.

Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan tidak ada lagi korban akibat kelalaian konstruksi bangunan, terutama di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan yang menampung ribuan santri.

Langkah Lanjutan: Audit Konstruksi dan Pendampingan Teknis

Dalam tahap awal, Cak Imin bersama jajarannya akan melakukan audit kondisi fisik dan kekuatan struktur bangunan di seluruh pesantren resmi yang terdaftar. Hasil pemeriksaan ini nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam memberikan bantuan perbaikan.

Selain itu, pemerintah juga berencana bekerja sama dengan lembaga teknis seperti Kementerian PUPR dan BNPB untuk memastikan setiap pondok pesantren yang direnovasi atau dibangun ulang telah memenuhi standar keselamatan konstruksi nasional.

Instruksi ini dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik Presiden untuk melindungi masyarakat dari ancaman yang seharusnya bisa dihindari.

Dengan langkah cepat ini, pemerintah berharap seluruh pesantren di Indonesia dapat menjadi tempat belajar yang aman, layak, dan nyaman bagi para santri. Tragedi di Sidoarjo menjadi pelajaran penting agar aspek keselamatan selalu menjadi prioritas utama dalam setiap pembangunan fasilitas publik, terutama di lingkungan pendidikan.