Menkeu Purbaya Prediksi Defisit APBN 2026 Tembus 2,9 Persen PDB
JAKARTA - Tekanan terhadap anggaran negara kembali menjadi perhatian seiring dinamika ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil.
Pemerintah memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 akan mengalami pelebaran, meskipun masih berada dalam batas yang terkendali.
Perkiraan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja negara dan kemampuan pendapatan. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah tetap optimistis dapat menjaga stabilitas fiskal melalui berbagai langkah penyesuaian kebijakan.
Baca JugaIHSG Menguat Jelang Long Weekend Didorong Sentimen Global dan Domestik
Defisit APBN Diproyeksikan Melebar Namun Tetap Terkendali
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan menyentuh 2,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Hal imbas dari kenaikan harga minyak global yang mempengaruhi keuangan negara. Kendati begitu, Purbaya memastikan bahwa angka tersebut tidak akan melebihi realisasi defisit APBN 2025 yang sebesar 2,92% PDB.
"Jadi biasanya anggaran kita memang seperti itu, kita bisa membuat langkah-langkah baru yang meningkatkan pendapatan kita," ujar Purbaya kepada awak media di Gedung Danantara.
Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah masih memiliki ruang kebijakan untuk mengelola defisit agar tetap dalam batas aman sesuai dengan ketentuan fiskal.
Realisasi Awal Tahun Tunjukkan Tren Defisit Meningkat
Sementara itu, realisasi APBN hingga Februari 2026 mencatat defisit sebesar Rp 135,7 triliun atau setara 0,53% PDB.
Angka tersebut melebar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Februari 2025, defisit APBN tercatat Rp 30,7 triliun atau 0,13% terhadap PDB.
Perbandingan ini menunjukkan adanya peningkatan tekanan fiskal di awal tahun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan belanja pemerintah untuk mendukung berbagai program prioritas.
Belanja Negara Tumbuh Lebih Cepat di Awal Tahun
Pelebaran defisit ini terjadi seiring dengan akselerasi belanja negara di awal tahun. Hingga akhir Februari 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp 493,8 triliun, setara 12,8% dari pagu APBN 2026.
Capaian ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 348,1 triliun.
Peningkatan belanja ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program, termasuk belanja infrastruktur, sosial, dan sektor prioritas lainnya.
Namun, percepatan belanja ini juga menuntut pengelolaan pendapatan yang lebih optimal agar keseimbangan fiskal tetap terjaga.
Pendapatan Negara Perlu Diperkuat untuk Menjaga Keseimbangan
Di sisi lain, realisasi pendapatan negara tercatat Rp 358 triliun hingga Februari 2026. Angka tersebut baru mencapai 11,4% dari target APBN 2026.
Meski secara nominal lebih tinggi dibandingkan Februari 2025 yang sebesar Rp 317,4 triliun, pemerintah menilai kinerja pendapatan masih perlu diperkuat agar sejalan dengan percepatan belanja negara.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan APBN tahun ini terletak pada kemampuan meningkatkan penerimaan negara. Upaya optimalisasi pendapatan menjadi kunci untuk menjaga defisit tetap dalam batas yang telah direncanakan.
Ke depan, pemerintah diharapkan mampu menyeimbangkan antara kebutuhan belanja yang meningkat dengan strategi peningkatan pendapatan yang efektif, sehingga stabilitas fiskal tetap terjaga di tengah tekanan global.
Rekomendasi
