Haposan Napitupulu: Krisis Hormuz Jadi Alarm Bahaya Energi RI
Krisis Hormuz. ( Sumber : NET )
JAKARTA - Mantan Deputi Perencanaan BPMigas, Haposan Napitupulu, mewanti-wanti pemerintah supaya tidak memandang sebelah mata dampak gesekan geopolitik di Selat Hormuz terhadap roda perekonomian Indonesia.
Menurut pandangannya, kendala di jalur energi primer dunia itu bisa memicu tekanan masif terhadap nilai tukar rupiah, postur APBN, hingga tingkat daya beli masyarakat.
“Selama Indonesia masih sangat bergantung pada impor crude oil, BBM, dan LPG, maka setiap gejolak geopolitik dunia akan selalu menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi nasional,” kata Haposan dalam keterangannya di Medan, Kamis (15/5/2026).
Baca JugaPLN Perkuat Keandalan Transmisi Flores Melalui Pemeliharaan GI Ropa
Dia memaparkan, Selat Hormuz merupakan urat nadi vital bagi niaga energi global.
Sebagian besar pasokan minyak mentah, LNG, hingga LPG dari kawasan Timur Tengah menuju Asia dikapalkan melintasi jalur tersebut.
Manakala tensi di sana memanas, pasar internasional seketika merespons lewat lonjakan harga minyak, ongkos pengapalan, serta premi asuransi kapal tanker.
Menurut Haposan, posisi Indonesia saat ini teramat rentan lantaran masih menaruh ketergantungan pada impor energi dalam volume masif.
Produksi crude domestik saat ini cuma berkisar di angka 600 ribu barel per hari, sedangkan tingkat kebutuhan BBM nasional berada jauh di atasnya, sehingga aktivitas impor masih menjadi tiang penyangga utama bagi pasokan energi tanah air.
“Indonesia juga merupakan salah satu importir LPG terbesar di dunia. Jadi kalau terjadi gangguan di Hormuz, bukan hanya harga BBM yang terdampak, tetapi juga pasokan LPG untuk rumah tangga,” ujarnya.
Dia menilai situasi tersebut kian riskan lantaran Indonesia belum mempunyai cadangan energi strategis dalam volume besar.
Sampai saat ini, stok operasional BBM nasional dikabarkan hanya sanggup bertahan di kisaran 21 hari.
Haposan memperingatkan, himpitan akan bertambah berat apabila lonjakan harga minyak dunia bergulir simultan dengan penguatan mata uang dolar AS terhadap rupiah. Hal ini disebabkan seluruh transaksi pada sektor energi global mengacu pada mata uang dolar AS.
“Kalau crude naik sampai di atas USD 100 per barel dan rupiah melemah mendekati Rp17.000 per dolar AS, maka Indonesia menghadapi tekanan ganda. Impor energi menjadi jauh lebih mahal, subsidi membengkak, inflasi naik, dan daya beli masyarakat bisa terpukul,” katanya.
Oleh karena itu, Haposan berpendapat bahwa pemerintah harus segera memperkokoh ketahanan energi nasional lewat akselerasi produksi migas domestik serta menekan ketergantungan pada impor energi.
Dia mendesak pemerintah untuk mengonstruksi iklim investasi hulu migas yang jauh lebih kompetitif guna menjaring kembali investor global papan atas ke Indonesia, utamanya untuk kegiatan eksplorasi area laut dalam maupun frontier basin seperti di Natuna, Arafura, Indonesia Timur, hingga Selat Makassar.
“Indonesia sebenarnya punya potensi besar. Tapi investor global sekarang membandingkan Indonesia dengan Guyana, Brazil, Suriname, Namibia, sampai Mozambique. Karena itu kami harus mampu menciptakan fiscal term yang lebih menarik dan kepastian regulasi yang kuat,” ujar Haposan.
Bukan sekadar menggenjot kapasitas produksi migas, dia pun menggarisbawahi krusialnya pembangunan Energy Buffer Stock nasional untuk komoditas crude oil, BBM, dan LPG agar Indonesia mengantongi cadangan strategis dalam menghadapi guncangan krisis global untuk jangka panjang.
“Sekarang swasembada energi bukan lagi sekadar isu migas. Ini sudah menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga stabilitas rupiah, melindungi APBN, dan menjaga ketahanan ekonomi nasional,” kata Haposan.
Rekomendasi
