Biaya PLTS dan Baterai Turun, Eksekusi Proyek Jadi Penentu Utama
JAKARTA — Penurunan harga baterai serta panel surya di pasar global mulai mengubah lanskap keekonomian dalam transisi energi.
Meskipun demikian, murahnya harga teknologi tersebut dinilai belum memadai untuk mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Indonesia tanpa adanya kepastian proyek serta konsistensi dalam eksekusi pengadaan.
Laporan terbaru dari International Renewable Energy Agency (IRENA) menyatakan bahwa biaya energi berbasis tenaga surya dan angin yang diintegrasikan dengan teknologi penyimpanan baterai kini lebih terjangkau dibandingkan energi fosil.
Dalam laporan berjudul 24/7 Renewables: The Economics of Firm Solar and Wind, IRENA menyebutkan total biaya rata-rata per unit energi selama masa pakai untuk kombinasi tenaga surya dan baterai berkisar antara US$54–US$82 per megawatt-hour (MWh) di kawasan dengan sumber daya energi yang melimpah.
Sebagai perbandingan, biaya pembangkit batu bara di China berada di kisaran US$70–US$85 per MWh, sementara biaya pembangkit gas baru secara global melampaui US$100 per MWh.
Penyusutan biaya tersebut didorong oleh penurunan harga panel surya, turbin angin, serta baterai secara simultan.
Sejak tahun 2010, biaya pemasangan panel surya turun 87% dan angin darat turun 55%, sementara biaya penyimpanan baterai merosot 93%.
IRENA memproyeksikan penurunan biaya lebih lanjut sekitar 30% pada tahun 2030 dan sekitar 40% pada tahun 2035, sehingga biaya tetap berpotensi turun hingga di bawah US$50 per MWh di wilayah terbaik pada tahun 2035.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyatakan bahwa pihaknya akan mendukung penuh pemanfaatan PLTS dan Battery Energy Storage System (BESS) demi mempercepat transisi energi.
"Kami support penuh PLTS dan BESS untuk membantu percepatan transisi, ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No 10/2025 tentang pembangkit listrik tenaga hybrid."
Ia juga mengatakan bahwa seluruh bentuk BESS akan digunakan pemerintah untuk mempercepat transisi energi, tidak terbatas hanya pada PLTS.
Pasal 2 ayat 2 huruf b dari Peraturan Menteri ESDM No. 10/2025 menyebutkan bahwa salah satu upaya transisi energi akan dilaksanakan melalui akselerasi pengurangan penggunaan BBM pada pembangkitan tenaga listrik.
Lebih lanjut, pasal 4 beleid tersebut menjelaskan bahwa akselerasi pengurangan konsumsi BBM pada pembangkit listrik salah satunya dilakukan lewat dedieselisasi.
"[Dedieselisasi] adalah program penggantian pembangkit listrik tenaga diesel dengan pembangkit energi terbarukan dan/atau hibrida pembangkit listrik tenaga diesel dengan pembangkit energi terbarukan untuk tetap menjaga kontinuitas dan kecukupan pasokan tenaga listrik sepanjang waktu."
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt (GW).
Dari total tersebut, 76% bersumber dari energi terbarukan seperti surya, air, angin, panas bumi, serta ditunjang oleh sistem penyimpanan energi, termasuk BESS dan pumped-storage hydropower.
Secara rinci, target energi terbarukan dalam RUPTL mencakup 42,6 GW dari energi baru terbarukan (EBT), yang meliputi 17,1 GW tenaga surya, 11,7 GW air, 7,2 GW angin, serta 5,2 GW panas bumi.
Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Mada Ayu Habsari, mengatakan bahwa penurunan harga baterai yang menjadi komponen BESS akan menjadi pengubah permainan bagi industri PLTS nasional.
Ia menuturkan, teknologi BESS dinilai mampu mengatasi kekhawatiran berbagai pihak terhadap ketidakstabilan pasokan listrik dari energi surya.
"Dengan adanya BESS maka intermitensi [intermittency] yang sering dikhawatirkan para pihak bisa diatasi."
Mada menjelaskan bahwa hambatan utama pengembangan BESS sebelumnya terletak pada faktor harga.
Tingginya biaya investasi baterai menjadikan implementasi penyimpanan energi skala besar belum ekonomis.
Namun, tren penurunan harga baterai global dinilai mulai mengubah perhitungan keekonomian proyek PLTS.
Kondisi tersebut membuka peluang pemanfaatan BESS secara masif guna mendukung sistem kelistrikan berbasis energi terbarukan.
"Tetapi karena harga terus turun, pemanfaatan dalam skala besar akan menjadi solusi."
Managing Director Energy Shift Institute (ESI), Putra Adhiguna, mengungkapkan bahwa harga baterai yang makin murah akan membantu pengembangan energi surya secara bertahap.
Namun, ia menilai tantangan utama saat ini bukan terletak pada teknologi BESS, melainkan pada kepastian keberlanjutan proyek-proyek PLTS di lapangan.
"Baterai akan membantu secara bertahap tetapi PR pertamanya memastikan ada proyek yang benar berjalan."
Menurutnya, pemanfaatan PLTS di wilayah pedesaan sebenarnya dapat dipadukan dengan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) pada tahap awal, terutama untuk mendukung kebutuhan listrik di malam hari.
Namun, konsep tersebut hingga kini belum terealisasi secara luas.
Putra menilai pengembangan PLTS serta BESS di Indonesia masih berada di tahap yang sangat awal.
Saat ini, kapasitas PLTS nasional tercatat masih di bawah 1 GW atau hanya sekitar 0,4% dari total listrik PLN.
Kondisi tersebut membuat keberadaan BESS belum menjadi hambatan utama dalam pengembangan energi surya nasional.
Meskipun demikian, kebutuhan akan baterai dan penguatan jaringan listrik akan semakin penting seiring dengan peningkatan kapasitas PLTS ke depan.
Ia menambahkan bahwa tantangan terbesar dalam pengembangan PLTS dan BESS saat ini terletak pada aspek eksekusi proyek serta kepastian pasar.
Putra menilai konsistensi PLN dalam melakukan pengadaan listrik masih menjadi ganjalan utama yang diperhatikan oleh pelaku usaha.
Menurutnya, pelaksanaan proyek pengadaan transisi energi skala besar atau Giga One saat ini akan menjadi perhatian banyak pihak untuk mengukur keseriusan pemerintah serta PLN dalam mempercepat transisi energi.
Di sisi lain, pemerintah kini menargetkan pembangunan kapasitas energi surya hingga 100 GW dalam tiga tahun ke depan.
Namun, Putra menilai target besar tersebut hanya akan dipercaya pasar jika diikuti dengan rencana pengadaan yang jelas serta kredibel.
Ia menekankan bahwa pelaku usaha membutuhkan kepastian proyek, baik dalam jangka pendek satu tahun maupun dalam cakrawala tiga hingga lima tahun ke depan.
"Yang dinantikan adalah eksekusi contoh proyek prioritasnya. Sebagai negara Asean terbesar tapi kapasitas PLTS terendah, prioritas pertama adalah kredibilitas eksekusi."
Direktur Eksekutif Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN), Tata Mustasya, mengatakan bahwa perkembangan teknologi akan terus menekan harga PLTS serta BESS dalam beberapa tahun ke depan.
Oleh karena itu, Indonesia perlu mulai mendorong lokalisasi industri panel surya serta baterai di dalam negeri.
"Agar industri ini juga bisa menciptakan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja di Indonesia."
Tata mengatakan bahwa target pengembangan energi surya hingga 2029 berpotensi menjadi titik awal terbentuknya pasar bagi industri PLTS serta BESS nasional.
Ia memperkirakan kapasitas sekitar 10 GW dapat menjadi fase awal pembentukan pasar sebelum pengembangan energi surya tumbuh lebih agresif.
"Saya melihat target sampai 2029 itu menciptakan market tipping point bagi energi surya, termasuk melalui PLTS dan BESS. Kira-kira 10 GW. Nah, 100 GW harus menjadi ambisi jangka panjang."
Menurutnya, saat pasar mulai terbentuk, model bisnis menjadi lebih jelas, serta kebijakan dan insentif semakin matang, pengembangan energi surya akan tumbuh secara alami mengikuti kebutuhan pasar.
