Pemerintah Didesak Percepat Transisi ke Energi Terbarukan
JAKARTA - Di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu, ketahanan energi kini menjadi sorotan utama.
Sebab, dampak dari fluktuasi harga komoditas primer dan gangguan rantai pasok global merambat ke berbagai sektor.
Ketidakpastian tersebut memaksa banyak negara untuk meninjau kembali strategi kemandirian energi mereka, sembari tetap berkomitmen pada target dekarbonisasi jangka panjang.
Bagi Indonesia, gejolak ini menjadi alarm penting untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang rentan terhadap tekanan pasar internasional.
Di sisi lain, tuntutan transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT) bukan lagi sekadar komitmen lingkungan, melainkan sebuah keharusan ekonomi.
Investasi pada teknologi hijau dan infrastruktur energi bersih menjadi kunci agar Indonesia tidak tertinggal dalam persaingan ekonomi global yang semakin mengedepankan standar emisi rendah.
Namun, transisi ini memerlukan peta jalan yang matang agar tidak mengganggu stabilitas pasokan energi domestik dan daya beli masyarakat.
Demikian kesimpulan dari diskusi yang digelar Forum Dialog Nusantara (FDN) bertema ‘Transisi Energi Baru Terbarukan (EBT)’ pada Senin (18/5).
Menurut Dewan Penasihat & Co-Founder FDN, Ilham Akbar Habibie, upaya mendongkrak produksi migas nasional hingga 1 juta barel memerlukan waktu hingga satu dekade serta perbaikan fiskal kontrak kerja sama yang kompetitif dibandingkan negara tetangga.
Untuk solusi konversi melalui elektrifikasi massal dan pengadaan infrastruktur stasiun pengisian daya juga membutuhkan komitmen regulasi jangka panjang yang andal.
“Hal yang tidak kalah penting adalah konsistensi agar dapat menarik kemitraan teknologi global investasi asing secara berkelanjutan,” paparnya.
Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Sugeng Suparwoto, menyebut bahwa realisasi harga minyak dunia tahun 2026 yang menyentuh US$105 per barel jauh melampaui asumsi makro awal APBN sebesar US$70 dengan kurs dolar menembus Rp17.200 hingga Rp17.600.
“Kesenjangan ini berimplikasi langsung pada pembengkakan belanja subsidi dan kompensasi energi termasuk kompensasi Pertalite dan impor LPG 3 kg sebesar 8 juta metrik ton per tahun yang diproyeksikan melonjak dari Rp409 triliun hingga mendekati angka Rp700 triliun,” tegasnya.
Menurut Sugeng, secara geologis, cadangan minyak terbukti Indonesia tersisa 2,4 miliar barel, sehingga hilirisasi migas ke depan harus diorientasikan sebagai bahan baku industri petrokimia bernilai tambah tinggi, didukung oleh percepatan Petroleum Fund dan pengesahan regulasi taktis energi baru terbarukan.
Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Dr. Supeni Inten Cahyani, menyebut bahwa pemerintah merevisi PP tentang kebijakan energi nasional yang mengakomodasi dekarbonisasi, target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060, serta integrasi pemanfaatan energi nuklir sebagai pilar energi beban dasar (baseload).
DEN merumuskan lima strategi jangka pendek, meliputi penataan payung hukum EBT, implementasi kebijakan work from home (WFH) guna menekan konsumsi BBM transportasi perkotaan, percepatan de-dieselisasi pembangkit listrik terisolasi, penerapan klasterisasi insentif/disinsentif fosil, serta hilirisasi mineral kritis untuk rantai pasok industri baterai nasional.
Ia menyebut seluruh target tersebut hanya dapat tereksekusi secara optimal apabila tercipta penciptaan permintaan pasar yang digerakkan melalui reindustrialisasi manufaktur nasional.
Sementara itu, Ardian Inkaresa dari EVP Energi Hidro & Aneka EBT PT PLN Persero tidak memungkiri bahwa bauran energi listrik per April 2026 masih didominasi oleh PLTU batubara (65-66%) dan gas (15-16%), sementara porsi EBT berada di angka 15,11%.
Namun, menjawab arahan Presiden mengenai target 100 GW EBT, PLN melakukan pergeseran paradigma operasional dengan mengintegrasikan sistem Shadow Follower menggunakan kombinasi PLTS skala besar dan baterai penyimpan daya (BESS) guna mengatasi sifat intermitensi daya.
PLN pun meluncurkan langkah konkret taktis melalui program bundling pengadaan berskala besar bertajuk “Program Gigawatt”, diawali lelang proyek PLTS Mentari Nusantara 1 sebesar 1 GW, yang dihitung mampu menurunkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik senilai Rp7,4 triliun per tahun serta memotong volume impor BBM diesel sebanyak 2,7 juta kiloliter.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam penetapan target transisi energi yang bersifat populis namun irasional.
Stagnasi reformasi hukum hulu migas, yang ditandai dengan belum selesainya revisi UU Migas sejak tahun 2008 serta pelibatan perizinan birokrasi di 19 kementerian/lembaga, menjadi disinsentif utama bagi masuknya arus investasi global.
Ia menyimpulkan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8% membutuhkan ketersediaan daya yang memenuhi aspek keterjangkauan dan keandalan.
“Pemaksaan pemensiunan dini PLTU batubara secara prematur yang masih dilindungi harga domestik (DMO 70 USD/ton) diproyeksikan akan mengguncang daya beli masyarakat (mengingat porsi konsumsi mendominasi 55-60% PDB) dan melemahkan daya saing industri akibat potensi lonjakan tarif listrik dasar,” sambungnya.
